Berita PPID

Perdana, Pemkab Mukomuko Masuk Nominasi Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023

Dipublikasikan Pada, Selasa, 28 Maret 2023 | Dibaca 393 kali

Perdana, Pemkab Mukomuko Masuk Nominasi Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023

MUKOMUKO, PPID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko untuk pertama kalinya berhasil masuk nominasi uji kepatutan Anugerah Tinarbuka Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2023.

Materi uji kepatutan tingkat bupati/wali kota dipaparkan langsung oleh Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA., CPI, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mukomuko, Novria Eka Putra, SSTP, di hadapan para penguji yang bertempat di Hotel Atria Serpong, Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Selasa, 28 Maret 2023.

Kepala Diskominfo Mukomuko, Novria Eka Putra, menjelaskan bahwa keikutsertaan Kabupaten Mukomuko pada uji kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023 dilakukan setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi oleh KI Pusat.

“Anugerah Tinarbuka memang dilaksanakan setiap tahun. Namun bagi Kabupaten Mukomuko, ini adalah kesempatan perdana masuk nominasi, dan saat ini kita sudah berada di posisi 15 besar nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kabupaten Mukomuko menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu dalam uji kepatutan tersebut. Pada tahun 2022, Mukomuko ditetapkan sebagai kabupaten paling informatif, meraih peringkat pertama tingkat Provinsi Bengkulu.

“Hari ini Bupati Mukomuko menyampaikan presentasi materi uji kepatutan sesuai kriteria penyelenggara, dan kami dari Diskominfo turut hadir mendampingi,” tambah Novria.

Presentasi di hadapan para penguji berjalan sukses dan lancar. Tim penguji terdiri dari:

  • Komisi Informasi Pusat RI: Ropita Vici Paulin dan Gede Narayana
  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Beni Irawan
  • Kemenko Polhukam RI: Giatno
  • Kemenpan RB: Resti Adelia

Anugerah Tinarbuka 2023 merupakan ajang penghargaan yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga maupun perseorangan yang dinilai memberikan kontribusi nyata dalam mendorong dan menumbuhkembangkan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Novria menjelaskan, kegiatan uji kepatutan ini diikuti oleh para bupati/wali kota, kepala dinas/badan/direktur SKPD, serta ketua dan komisioner penyelenggara pemilu.

“Setiap peserta diberikan waktu 35 menit, terdiri atas 10 menit pemaparan materi dan 25 menit pendalaman terkait visi, makalah, serta inovasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik,” terangnya.